MANADO - Salah satu agenda resmi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah daerah.

Kunker tersebut dilakoni para pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan alat kelengkapan dewan seperti Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan.

Uniknya, para wakil rakyat yang melakukan kunker ke luar daerah, terkadang tidak melaksanakan tujuan dari agenda yang dimaksud, tetapi hanya datang melakukan foto bersama, padahal mereka menggunakan anggaran daerah.

Fenomena inilah yang dilakoni para wakil rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) saat melakukan kunker ke kantor DPRD Kota Manado, Rabu (07/06/2023).

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dan pemerintahan, Ferry Liando mengatakan anggaran daerah harusnya jangan dijadikan bancakan para elit.

"Anggaran pusat yang ditransfer ke daerah harusnya diperuntukkan bagi pelayanan publik," kata Ferry Liando.

Menurutnya, para anggota DPRD tidak diperbolehkan menggunakan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan urusan publik.

Ferry kemudian menegaskan agar DPRD tidak memanfaatkan SPPD untuk urusan pribadi atau kepentingan lain, karena setiap anggaran daerah harus berbasis kinerja.

"Money follow function. Media dan LSM harus kritis mengawal dana-dana publik. Apalagi tidak lama akan ada pemilu, maka kesempatan bagi incumbent mengumpul biaya-biaya pemenangan," ujar Ferry.

"APBD itu harus memberikan dampak pada kesejahteraan publik bukan kesejahteraan elit," pungkasnya. (Mike)