MANADO - DPRD Manado bersama dengan pemerintah kota melalui badan dan tim anggaran membahas RAPBD-P 2021 dengan penerapan protokol kesehatan ketat, sehingga hanya menghadirkan SKPD yang ketambahan anggaran saja.

"Masalah-masalah sosial kemasyarakatan ekonomi serta infrastruktur menjadi pembahasan alot di hari pertama," kata Wakil Ketua DPRD kota Manado, Noortje Henny Van Bone, di Manado.

Sejumlah legislator, menyampaikan pertanyaan tentang utang daerah, lampu penerangan jalan umum, dana transfer daerah maupun pusat, pembangunan pasar termasuk masalah limbah dari pasar tematik yang direncanakan dibangun di wilayah Tongkaina.

Legislator dr. Suyanto Yusuf mengangkat tentang anggaran untuk masalah sosial seperti anggaran pengentasan pengangguran, busana dana yang disiapkan untuk membiayai BPJS bagi masyarakat tidak mampu di Manado juga ga dan bantuan dana duka.

Sedangkan legislator Beni Parasan mengangkat anggaran transfer dari pemerintah pusat yang belum tercantum serta transfer antar daerah yang dinilai naik, juga tentang pajak penerangan jalan umum yang dibayarkan PLN apakah sudah sesuai dengan mata lampu yang menyala atau tidak.

Ketua TAPD Manado, Micler Lakat didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Manado, Bart Assa, mengatakan, bahwa pemerintah sudah menganggarkan dana untuk membayar utang sesuai kemampuan keuangan daerah.
"Mengenai utang daerah yang berjumlah Rp148 miliar, sudah ada target membayar, jika postur keuangan bisa mencapai target sampai 70-80 persen, maka pemerintah akan membayar utang sebesar Rp20 miliar untuk perubahan ini," kata Lakat.

Sementara Assa mengatakan, bahwa untuk dana yang direfocussing sebesar Rp51,5 miliar, yang berasal dari 8 persen anggaran setiap perangkat daerah sejak awal tahun sudah berjalan penggunaanya.